4. Politik Thailand

Perdana Menteri (PM) Thailand Somchai Wongsawat menerima putusan pengadilan untuk mundur karena kecurangan pemilu yang dilakukan partai politiknya.
Kepada para wartawan di Kota Chiang Mai, Somchai mengatakan, putusan pengadilan itu bukan masalah baginya. Demikian seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/12/2008).
"Saya tidak bekerja untuk diri saya sendiri. Sekarang saya akan menjadi warga negara sepenuhnya," kata ipar mantan PM Thaksin Shinawatra itu.
Somchai mendadak menghentikan sidang kabinet setelah Pengadilan Konstitusional di Bangkok membubarkan tiga partai terbesar dalam koalisi berkuasa karena kasus kecurangan pemilu.
Dalam putusan itu, Somchai dan para eksekutif ketiga partai dilarang terjun ke politik selama 5 tahun. Putusan ini dikeluarkan pengadilan di tengah konfrontasi antara Somchai dengan massa pendemo anti-pemerintah yang menduduki bandara internasional dan domestik Thai.
Somchai terpilih oleh parlemen pada 17 September untuk menggantikan Samak Sundaravej, yang dipaksa mundur setelah tampil di acara masak di televisi.
Dalam putusan ini dinyatakan, People Power Party (PPP) harus dibubarkan karena para eksekutif PPP telah terbukti melakukan penipuan suara setelah pemilihan umum Desember 2007.
Selain PPP pimpinan Somchai, partai lainnya yang dibubarkan adalah partai Machima Thipatai dan partai Chart Thai.